Badan Anggaran DPRD Jember pertanyakan munculnya usulan alokasi anggaran senilai 1,8 Milyar Rupiah untuk pengadaan Mobil Dinas, dalam item pemenuhan kebutuhan Bupati. Padahal untuk efisiensi, Presiden sudah dengan tegas melarang pengadaan Mobil Dinas dan renovasi kantor.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jember Ayub Junaedi meminta kepala Bagian Pembangunan, memberikan penjelasan logis kenapa sampai muncul usulan pengadaan mobil dengan nilai 1 Milyar lebih, padahal Mobil Dinas Bupati sudah ada dua dan juga masih sangat baru.

Kepala Bagian Umum Pemkab Jember Sugiarto Abdul Gani menjelaskan, dana senilai 1 m$ilyar rup$iah lebih tersebut, merupakan usulan Bagian Umum yang rencananya akan digunakan untuk membeli mobil station wagon MPV. Meski dalam usulan tertulis untuk pemenuhan kebutuhan Bupati, Sugiarto membantah mobil tersebut akan digunakan oleh Bupati. Tetapi mobil tersebut akan digunakan ketika ada tamu dari pusat.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jember Ayub Junaedi menilai usulan tersebut tidak masuk akal, dan meminta Badan Anggaran menjadikannya salah satu catatan dalam pembahasan lanjutan nantinya.

Sebab selain pengadaan Mobil Dinas dan pembangunan kantor menjadi salah satu moratorium yang ditegaskan Presiden, rencana pembelian Mobil Dinas senilai lebih dari satu Milyar Rupiah, menunjukkan Pemkab tidak sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Jember saat ini yang sedang sulit.

Senada dengan Ayub, Anggota Badan Anggaran yang lain seperti Siswono dari Gerindra, Bukri dari PDI Perjuangan, dan Agus Widianto dari Partai Amanat Nasional, setuju jika rencana pembelian mobil tersebut di drop.

Mereka menilai lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak. Apalagi saat ini ada sekitar 42 unit Mobil Dinas Anggota DPRD sudah dikembalikan kepada Pemkab, yang masih bisa dimaksimalkan.

 

(1.434 views)