Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, tidak sependapat dengan Bupati Jember Faida, yang berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola Bandara Notohadinegoro. Thoif lebih menyarankan pengelolaan Bandara di serahkan kepada Angkasa Pura yang merupakan BUMN.

Kepada sejumlah wartawan Thoif menjelaskan, untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah, butuh waktu yang cukup lama. Harus ada kajian, payung hukum dan juga pertimbangan pendapatan daerah, sehingga ketika dibentuk nantinya, BUMD dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya bermanfaat bagi segelintir orang.

Berkaca terhadap keberadaan dua BUMD seperti PDP Kahyangan dan PDAM yang sejauh ini mengalami kesulitan finansial, Thoif menyarankan Bupati tidak asal membentuk BUMD tanpa adanya kajian yang jelas. Lebih baik pengelolaan Bandara diserahkan kepada Angkasa Pura, selaku BUMN yang berpengalaman cukup lama mengelola jasa transportasi udara.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Jember beberapa waktu lalu, menyatakan siap mengalokasikan APBN senilai 300 sampai 450 Milyar Rupiah, untuk pengembangan Bandara Anotohadinegoro Jember.

Pembangunan rencananya akan dimulai tahun 2018 mendatang, dan ditargetkan selesai di tahun 2019. Bahkan Menteri Perhubungan juga sudah datang ke Jember, untuk melakukan peninjauan lokasi. Untuk pengelolaan Bandara pasca dikembangkan nantinya, Bupati berencana membentuk BUMD tersendiri.

(957 views)