DPRD Jember memutuskan kembali melayangkan undangan kepada eksekutif, untuk meminta klarifikasi terkait carut-marut adminduk, sambil menunggu respon DPRD Propinsi Jawa Timur, yang rencananya juga akan memanggil Pimpinan DPRD terkait persoalan ini.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, usai menggelar rapat bersama Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi Senin siang. Rapat yang di gelar untuk menyikapi mangkirnya eksekutif terkait polemik adminduk ini dilakukan, untuk memutuskan sikap DPRD secara kelembagaan.

Hasilnya menurut Thoif, ada beberapa opsi yang muncul dalam rapat tersebut. Namun akhirnya disepakati DPRD akan kembali mengundang eksekutif, sambil menunggu Komisi A DPRD Propinsi Jawa Timur, yang rencananya juga akan memanggil DPRD Jember terkait persoalan ini. Sebab ternyata masyarakat juga melaporkan persoalan carut-marutnya adminduk di Jember ini kepada Komisi A DPRD Propinsi Jawa Timur.

Selain itu lanjut Thoif, DPRD Jember juga akan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur, untuk melaporkan persoalan adminduk yang terjadi di Jember. Sebab sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, Gubernur memiliki kewenangan untuk mengambil sikap.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala OPD diantaranya BKPSDM, PLT Kadispenduk, Mantan Kadispenduk yang saat ini dimutasi menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Asisten 3 Pemkab Jember, seluruhnya 3 kali mangkir dari panggilan DPRD tanpa pemberitahuan satupun.

DPRD memanggil sejumlah OPD tersebut, untuk meminta klarifikasi terkait carut-marut adminduk. Dikabarkan akses Dispenduk Jember di blokir oleh Kemendagri, karena diduga proses mutasi Kepala Dispenduk tidak sesuai peraturan yang berlaku. Bahkan PLT Kadispenduk sempat menandatangani adminduk yang sudah beredar dimasyarakat, dan belakangan diketahui adminduk tersebut dianggap tidak sah sehingga harus ditarik.

(939 views)