Mayoritas Fraksi DPRD Jember menyoroti tingginya sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa tahun 2016 lalu senilai 649 milyar rupiah. Tingginya nilai Silpa menunjukkan kegagalan Pemkab Jember dalam menjalankan rencana pembangunan.

Seperti diungkapkan Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam pandangan umum yang dibacakan ketua FKB DPRD Jember Mohammad Hafidi, FKB merasa prihatin dengan banyaknya catatan badan pemeriksa keuangan terkait ketidakpatuhan Pemkab Jember terhadap peraturan perundang-undangan.

Ditambah lagi rendahnya penyerapan anggaran yang menyebabkan Silpa terbesar sepanjang sejarah, merupakan bukti gagalnya pemerintahan Faida-Muqit menjalankan progam pembangunan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Jember tertinggal dibanding kabupaten-kabupaten lain.

Hal senada diungkapkan hampir seluruh fraksi termasuk pengusung Faida-Muqit, Fraksi PDI Perjuangan dan Nasdem yang juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran dan tingginya Silpa.

Sementara juru bicara Fraksi PKS Mashuri Hariyanto menilai, banyaknya temuan BPK yang membuat kabupaten Jember mendapat predikat wajar dengan pengecualian atau WDP merupakan kemunduran dari pemerintahan sebelumnya, yang berhasil mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI.

(952 views)