Hampir seluruh fraksi DPRD Jember meminta bupati segera menjalin komunikasi yang baik dengan pimpinan DPRD Jember. Sehingga sejumlah persoalan yang terjadi sepanjang tahun 2016 lalu, tidak terulang kembali di tahun 2017 ini.

Seperti diungkapkan ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Mashuri Haryanto dalam paripurna interpelasi Senin siang. Menurut Mashuri, terjadinya interpelasi terhadap bupati ini bukan hanya persoalan pencopotan sekretaris DPRD Jember, tetapi merupakan akumulasi banyak persoalan yang terjadi di tahun 2016 lalu.

Sejak pertama kali dilantik buan Februari lalu, bupati dinilai banyak menabrak undang-undang. Bahkan bupati dinilai tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga legislatif, sehingga memaksa dewan melakukan komunikasi dengan cara formal yang diatur undang-undang berupa interpelasi.

Hal senada diungkapkan ketua fraksi PDI Perjuangan Agus Sofyan. Menurut Agus persoalan kecil akan menjadi besar jika tidak ada komunikasi yang baik antara bupati dengan DPRD. Agus berharap sebelum mengambil kebijakan, bupati mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan dewan, agar tidak menimbulkan persoalan setelah kebijakan tersebut di tetapkan.

Sementara ketua fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember Mohammad Hafidi, menyayangkan tidak hadirnya bupati dalam paripurna interpelasi. Seharusnya kehadiran bupati bisa menunjukkan kepada masyarakat, bahwa ruang komunikasi antara bupati dan DPRD berjalan dengan baik.

(1.014 views)