Awal November mendatang Gubernur Jawa Timur Sukarwo, akan melantik 700 lebih Kepala SMA-SMK se-Jawa Timur di Surabaya. Demikian informasi yang diperoleh Pimpinan DPRD Jember, ketika melakukan konsultasi ke Pemprov Jawa Timur, terkait mutasi Kepala SMA-SMK yang dilakukan Bupati Jember beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi mengatakan, sejak 30 September lalu, seluruh Kabupaten dan Kota menandatangani penyerahan aset beserta seluruh pegawai SMA-SMK kepada Gubernur. Sehingga sesuai Undang-Undang, penataan PNS SMA-SMK menjadi kewenangan Gubernur.

Dengan penjelasan dari Pemprov tersebut lanjut Ayub, mutasi dan penempatan Kepala Sekolah SMA-SMK yang dilakukan Bupati Jember beberapa waktu lalu tidak sah, karena menyalahi Undang-Undang. Untuk itu Ayub menghimbau kepada seluruh Kepala Sekolah SMA dan SMK di Jember, untuk tetap tenang karena semua urusan akan diambil alih oleh Pemerintah Propinsi.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Syaiful Rahman mengatakan, Gubernur Jawa Timur Sukarwo berpedan kepadanya, bahwa di tahun petama penyerahan kewenangan SMA dan SMK kepada Propinsi, untuk tidak melakukan mutasi. Sehingga di tahun pertama pihaknya hanya akan melakukan penataan sistem dan anggaran saja.

Meski demikian tidak menutup kemungkinan Bupati dan Walikota memberikan usulan, Kepala Sekolah yang dinilai layak untuk dilantik. Tetapi proses pelantikan bukan dilakukan sendiri oleh Bupati, melainkan oleh Gubernur.

Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu Bupati Jember Faida melantik ratusan Kepala Sekolah. Namun yang menjadi polemik ternyata dalam pelantikan tersebut juga terdapat sejumlah Kepala SMA dan SMK, yang sejak 30 September lalu sesuai Undang-Undang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi.

Sigit

(1.169 views)