Pembiayaan pilkada serentak tahun 2017 mendatang, dipastikan menggunakan sistem sharing, antara pemerintah daerah dan propinsi. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya pilkada.

Menurut wakil ketua komisi A DPRD propinsi jawa timur Miftahul Ulum, komisi A sudah berkeliling memantau kesiapan KPU kabupaten dan kota, menjelang pelaksanaan PILKADA serentak 2017 mendatang. Sebab di jawa timur terdapat 18 kabupaten dan kota, yang menggelar PILKADA berbarengan dengan PILGUB.

Untuk menghemat anggaran, sudah diputuskan bahwa pembiayaan PILKADA serentak menggunakan sistem sharing. Namun khusus untuk kabupaten dan kota yang tidak sedang melaksanakan PILKADA, seluruh pembiayaan PILGUB akan ditanggung propinsi.

Lebih jauh ulum menjelaskan, sistem sharing ini dipastikan bisa meringankan beban, baik untuk PEMPROV maupun kabupaten dan kota. untuk kebutuhan PILGUB sendiri ulum menjelaskan, jika di tanggung sendiri oleh PEMPROV, maka dibutuhkan anggaran 1,6 trilyun rupiah. padahal anggaran yang tersedia di PEMPROV hanya 600 milyar rupiah.

SIGIT

(919 views)