Progam kerja satu desa satu dosen yang dicanangkan bupati dalam RPJMD Kabupaten Jember, menuai kritik keras dari Pansus DPRD Jember. Selain dinilai tumpang tindih dengan progam pemerintah pusat, progam ini juga dianggap hanya membuang-buang anggaran.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappekab Arismaya Parahita dalam pembahasan RPJMD di Gedung Dewan Selasa siang menjelaskan, progam satu desa satu dosen memang sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya persoalan yang dialami pemerintahan desa.

Sehingga untuk melakukan akselesari pembenahan pemerintahan desa, diperlukan adanya pendampingan dengan melibatkan akademisi. Saat ini lanjut Aris, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Jember, Politehnik Negeri Jember, Universitas Muhammadiyah dan Universitas Brawijaya Malang.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi, menilai progam satu desa satu dosen hanya akan buang-buang anggaran. Sebab selain tidak memiliki konsep yang jelas, progam ini diprediksi akan tumpang tindih dengan beberapa progam pemerintah pusat, seperti progam pendampingan desa dan progam keluarga harapan.

Bahkan Ayub mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah perguruan tinggi terkait progam ini, dan ternyata mereka juga masih kebingungan, apa yang harus dilakukan para dosen mereka di desa-desa.

(831 views)