Kamis siang rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD bupati, di sahkan dalam sidang paripurna DPRD Jember. Mayoritas fraksi dalam pandangan akhirnya, menyoroti konsep pendidikan gratis yang dinilai masih belum jelas, dan meminta bupati untuk mempertimbangkan kembali progam tersebut.

Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember dalam pandangan akhirnya menyatakan, Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap gagasan tersebut. Namun sejauh ini FKB memandang konsep pendidikan gratis yang akan dilakukan bupati masih belum jelas. FKB khawatir progam sebaik apapun jika tanpa didasari konsep yang jelas, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

FKB juga mempertanyakan nasib guru honorer, yang selama ini mendapatkan gaji dari sumbangan orang tua siswa. Sementara dalam draft RPJMD tidak menyebutkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan guru honorer.

Sementara bupati Jember Faida ketika di temui usai paripurna menjelaskan, sejatinya pendidikan gratis merupakan progam untuk masyarakat. Pendidikan gratis sejatinya bukan tidak berbayar, tetapi yang biasanya dibayar oleh orang tua diambil alih oleh pemerintah daerah.

Faida menegaskan, pendidikan gratis bukan berarti peran serta bantuan orang tua siswa sama sekali tidak ada. Namun bantuan tersebut masih diperbolehkan jika untuk investasi, seperti perbaikan gedung dan sarana sekolah. Tetapi sumbangan tersebut tidak boleh mengingat dan memberatkan orang tua siswa. Selain itu sumbangan dari orang tua tidak boleh dimasukkan dalam uang pendaftaran dan uang gedung.

Lebih jauh Faida menjelaskan, untuk persoalan tenaga honorer yang menjadi pertanyaan sejumlah fraksi, juga sudah disiapkan konsepnya dengan melibatkan semua pihak. Dalam waktu dekat juklak dan juknis terkait pembiayaan guru honorer akan segera dikeluarkan, termasuk juklak juknis bentuk sumbangan orang tua siswa.

Sigit

(862 views)