Fraksi keadilan sejahtera, mempertanyakan ketidaksesuaian RPJMD dengan janji kerja bupati, khususnya terkait terjadinya penurunan drastis anggaran dana hibah dan bantuan sosial. Padahal dalam janji kerja bupati membutuhkan anggaran yang cukup besar, diantaranya untuk kenaikan honor guru ngaji sebesar 3 kali lipat, dan beasiswa untuk 5 ribu mahasiswa.

Juru bicara fraksi keadilan sejahtera Nur Hasan dalam rapat konsultasi awal rancangan RPJMD Kamis malam menyebutkan, tidak menjadi persoalan jika memang bupati berkeinginan memperkecil dana hibah dan Bansos. Tetapi harus selaras dengan progam kerja yang akan dilakukan.

PKS melihat, penurunan drastis dana hibah dan Bansos yang tertuang dalam RPJMD, berbanding terbalik dengan progam kerja bupati, yang mestinya justru membutuhkan dana hibah dan Bansos sangat besar. Jika hanya dialokasikabn 40 milyar rupiah, mungkin hanya cukup untuk menaikkan 3 kali lipat honor guru ngaji. Sementara 5 ribu beasiswa, asuransi kesehatan untuk nelayan, dan banyak progam kerja lain yang bukan merupakan kegiatan, tidak akan tercover.

Lebih jauh Nur Hasan menegaskan, untuk kebutuhan belanja langsung juga banyak yang tidak nyambung, antara alokasi anggaran dengan target capaian selama 5 tahun kedepan. Untuk itu PKS minta tim penyusun RPJMD kembali mencermati, jangan sampai RPJMD yang akan di sahkan nanti hanya memberikan janji jani palsu kepada masyarakat.

Sigit

(820 views)