Aktifis Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak, Sapda, mendorong kepada Organisasi Penyandang Difabel Jember, untuk ikut berkomunikasi secara aktif dengan DPRD Jember, dalam mengawal lahirnya Raperda Aksebilitas Difabel yang akan dibahas di Banleg.

Menurut Direktur Sapda Nurul Saadah Andriyani, di beberapa kabupaten kota yang telah memiliki Perda tentang Aksebilitas Difabel, pada proses penyusunannya ternyata sama sekali tidak melibatkan perwakilan Organisasi Difabel.

Sehingga lanjut Nurul, Perda yang telah jadi tersebut masih belum mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat difabel. Inilah yang kemudian kata dia, membuat Sapda mendorong agar DPRD Jember melibatkan Organisasi Difabel yang ada di Jember.

Sehingga menurut Nurul, Raperda yang nantinya ditetapkan menjadi Perda, telah mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat difabel. Misalnya akses publik harus ramah difabel, sehingga Jember benar-benar menjadi kota inklusi dan ramah terhadap difabel.

Nurul berharap, Raperda Aksebilitas Difabel yang akan dibahas di Jember, bisa menterjemahkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016. Setidaknya sejumlah persoalan yang belum diatur di undang-undang itu bisa tercover di dalam Raperda Aksebilitas Difabel Jember.

(994 views)