Sejumlah Kepala Sekolah Pertanyakan Pungli Dalam Proses Pelatihan

Sejumlah perwakilan calon kepala sekolah selasa siang, mendatangi komisi D DPRD jember. Mereka mengadukan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan dinas pendidikan setempat, saat proses pelatihan di Kota Solo.

Ketua PGRI Cabang Jenggawah Susiono mengatakan, seharusnya pelatihan bagi calon kepala sekolah tidak perlu membayar. Sebab sudah dialokasikan dalam APBD Jember tahun 2015 lalu.

Menurut Susiono, pungutan tersebut terjadi dua kali, yakni pada bulan November dan Desember. Saat para calon kepala sekolah dikumpulkan bulan november, calon kepala sekolah diminta membayar sebesar 1 juta rupiah, untuk keperluan transport.

Sedangkan pada bulan Desember, para calon kepala sekolah kembali dikumpulkan, dan diminta untuk membayar sebesar 4 juta rupiah, dengan alasan untuk menutupi kegiatan pelatihan di Solo, karena APBD tidak bisa dicairkan.

Yang lebih aneh lagi lanjut dia, saat guru meminta kuitansi pembayaran tersebut, dinas pendidikan menolak untuk mengeluarkan. Atas persoalan itulah Susiono meminta kepada Komisi D, untuk segera memanggil dinas pendidikan, dan dilakukan klarifikasi

Salah satu calon kepala sekolah Budi Gunawan mengatakan, saat meminta biaya tersebut alasan yang disampaikan dinas pendidikan selalu berubah- ubah. Padahal lanjut dia, biaya pelatihan calon kepala sekolah sudah dicover APBD.

Awalnya penjelasan dari dinas pendidikan, uang yang disetor calon kepala sekolah tersebut, dianggap sebagai dana talangan, dan akan diganti setelah APBD cair. Namun saat pertemuan terakhir, ternyata para calon kepala sekolah diminta untuk menanggung seluruh biaya pelatihan

Sementara Ketua Komisi D DPRD Jember Mohammad Hafidi mengaku akan menindaklanjuti laporan dari calon kepala sekolah tersebut. Untuk itulah dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil dinas terkait dugaan pungli itu.

(411 views)