PDP Ajukan Penangguhan UMK Tahun 2016.

Perusahaan daerah perkebunan PDP kahyangan, mengajukan penangguhan upah minimum kabupaten tahun 2016 yang sudah ditetapkan gubernur jawa timur. Surat permohonan penangguhan sudah dikirimkan, hanya tinggal menunggu keputusan gubernur.

Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi jember Ahmad Hariadi mengatakan, dirinya juga sudah meneruskan surat permohonan penangguhan UMK dari PDP kepada gubernur. Hanya saja sejauh ini belum ada jawaban dari gubernur, selama berapa bulan penangguhan umk tersebut diberikan.

Sesuai aturan lanjut Hariadi, jika sebuah perusahaan mengajukan penangguhan UMK, maka akan diberlakukan UMK tahun sebelumnya. Mengenai batas waktu penangguhan UMK tersebut mutlak menjadi kewenangan gubernur, setelah mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan

Lebih jauh hariadi menerangkan, PDP bukan tahun ini saja mengajukan penangguhan umk. Sejak tahun 2014 lalu, PDP sudah mengajukan penangguhan UMK, karena memang kondisi keuangan PDP sedang jatuh.

Sementara anggota komisi C DPRD jember Yudi Hartono mengatakan, tidak menjadi persoalan jika memang PDP tidak mampu memberikan gaji karyawan di bawah UMK. Tetapi menurut Yudi, harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusahaan plat merah tersebut.

Sehingga tidak hanya diberikan keringanan memberikan gaji karyawan di bawah umk, tetapi di internal PDP sendiri juga harus melakukan perbaikan. Sehingga permohonan penangguhan UMK tidak dilakukan setiap tahun.

(1.486 views)