Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Sayangkan Panwaslih Tafsirkan PKPU

MIFTAHUL ULUM

Jember Hari Ini – Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Miftahul Ulum, menyayangkan keluarnya surat pendapat dari Panwaslih mengenai keterlambatan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember.

Menurut Ulum, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Panwaslih tidak berhak menafsirkan sendiri peraturan yang ada. Sebab, di dalam Peraturan KPU sudah jelas, jika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terlambat menyerahkan LPPDK, harus diberikan sanksi diskualifikasi.

Alasan Panwaslih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tentang pemilihan kepala daerah sebagai dasar, menurut Ulum sama sekali tidak beralasan. Menurut Ulum tidak mungkin sebuah peraturan dibuat bertentangan dengan peraturan di atasnya. Demikian juga Peraturan KPU, dibuat sebagai penjabaran dan penjelasan teknis atas undang- undang di atasnya. Komisi A DPRD Provinsi Jatim, menurut Ulum, akan segera berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Timur. Sebab, pendapat Panwaslih tersebut kemudian dijadikan dasar oleh KPU Jember untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan pilkada yang saat ini menimbulkan persoalan.

Diberitakan sebelumnya, Panwaslih mengeluarkan surat pendapat yang ditujukan kepada KPU Jember. Dalam surat itu Panwaslih berpendapat, bisa diberlakukan diskresi atau pengecualian sehingga tahapan pilkada bisa dilanjutkan. Atas keterlambatan penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, KPU bisa memberikan sanksi di luar sanksi pembatalan, meskipun dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2015 jelas menyebutkan, Paslon dibatalkan sebagai calon kepala daerah jika terlambat menyerahkan LPPDK pada jam yang telah ditentukan. (Win)

(488 views)