Aliansi Masyarakat Peduli Konstitusi Nilai Pilkada Jember Cacat Hukum

AYUB-JUNAIDI

Jember Hari Ini – Aliansi Masyarakat Peduli Konstitusi, Jumat pagi menggelar unjukrasa di gedung DPRD Jember. Mereka meminta Pansus Pilkada DPRD Jember menunda proses penghitungan suara hasil pilkada karena dinilai cacat hukum.

Koordinator Masyarakat Peduli Konstitusi, Wildan Faridi, menilai, KPU Kabupaten Jember tidak mengindahkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, tentang ketentuan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sesuai PKPU Nomor 8 tersebut, Pasangan Calon wajib melaporkan dana kampanye paling lambat sehari setelah masa kampanye berakhir. Namun kenyataannya, kedua Pasangan Calon terlambat menyampaikan laporan dana kampanye dari jam yang sudah ditentukan yakni jam 18.00 WIB waktu setempat. Dalam Peraturan KPU tersebut jelas menyebutkan, Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan laporan dana kampanye, dijatuhi sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Sementara anggota Pansus Pilkada DPRD Jember, Ayub Junaidi, menegaskan, Pansus Pilkada DPRD Jember tidak memiliki kewenangan memutuskan persoalan ini. Namun sebelum pilkada digelar, Pansus sudah memanggil KPU dan Panwaslih Kabupaten Jember terkait laporan  dana kampanye tersebut. Saat itu, menurut Ayub, Pansus Pilkada meminta KPU segera berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada KPU RI dan Bawaslu RI, sebagai dasar hukum untuk menunda atau melanjutkan pelaksanaan pilkada. Sebab, berdasarkan tanda terima penyerahan berkas laporan dana kampanye, jelas terjadi pelanggaran terhadap PKPU Nomor 8 Tahun 2015 oleh kedua Pasangan Calon. (Fath)

(472 views)