Antara Kebutuhan, Jerat Rentenir, dan Peran OJK

Keberadaan lintah darat (rentenir) masih menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Posisi masyarakat cukup dilemma, sebab di satu sisi mereka membutuhkan dana pinjaman, namun di sisi lain, bunga yang diterapkan cukup besar.

Seperti pengakuan salah satu warga Jember, Husnul Hotimah. Dia mengaku, sudah beberapa kali dirinya terpaksa harus mengambil pinjaman uang dari lembaga keuangan, dengan bunga cukup tinggi. “Kalau bunganya hingga 30 persen, itupun waktu pengembaliannya dibatasi dalam jangka waktu 12 kali pengembalian,” ungkapnya.

Husnul mengaku terpaksa meminjam dana dari lembaga keuangan tersebut, karena kondisi keuangan di internal keluarganya. “Waktu itu saya pinjam untuk kebutuhan sekolah, dan kebutuhan keluarga. Saya pinjam waktu itu hanya 500 ribu rupiah, dan harus mengembalikan 650 ribu rupiah,” katanya.

Sebenarnya, menurut Husnul, bunga yang dibebankan tersebut cukup besar, namun dia terpaksa meminjam karena memang sedang dalam kondisi terdesak. “Mau bagaimana lagi, karena sudah kondisinya tidak memungkinkan, maka saya terpaksa ambil pinjaman meskipun bunganya cukup besar,” akunya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Busiri. Kata dia, sekitar satu tahun yang lalu, dirinya pernah meminjam dana dari lembaga pembiayaan. “Setahu saya, saya pinjam dana tersebut dari koperasi,” katanya.

Busiri mengaku, saat itu dirinya meminjam dana sebesar Rp 1 juta, untuk kebutuhan pengembangan usahanya. “Waktu itu saya pinjam 1 juta rupiah, dan harus mengembalikan 1 juta 300 ribu rupiah. Kalau dilihat memang cukup besar, tetapi yang namanya butuh, maka saya ambil saja,” ujarnya.

Saat menandatangani perjanjian pinjaman tersebut, Busiri mengaku, sama sekali tidak membaca klausul perjanjian tersebut. Dia langsung membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam perjanjian tersebut. “Tidak baca memang, jadi langsung tanda tangan biar cepat cair dananya,” katanya.

Kondisi tersebut merupakan gambaran nyata kondisi masyarakat kita, ketika mereka berurusan dengan Lembaga Jasa Keuangan. Ada dua kemungkinan, mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Seperti diungkapkan Staf Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, Galih Rahmawati. Pertama, masyarakat kita belum sepenuhnya sadar, atau bahkan mereka tidak faham, bahwa seharusnya mereka membaca secara detail seperti apa hak dan kewajiban mereka, ketika menandatangani perjanjian.

Kedua, LJK tidak memberikan info secara utuh kepada konsumen, seperti apa kewajiban dan hak para konsumen, yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Sehingga, ketika muncul persoalan, barulah kemudian mempersoalkan dan mengadukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Galih mengaku, saat ini Kantor OJK Jember terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran, sehingga mereka menjadi konsumen kritis sehingga bisa memahami secara utuh, seperti apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi saat menandatangani perjanjian dengan LJK.

Selain itu, lanjut Galih, saat ini Kantor OJK Jember terus melakukan sosialisasi terhadap LJK terutama non bank, seperti asuransi, leasing, mengenai tugas dan fungsi OJK. Sebab, masih banyak LJK yang belum memahami seperti apa tugas dan fungsi OJK. “Selama ini LJK hanya fokus terhadap program bisnisnya, tanpa mengetahui ketentuan perindungan terhadap konsumen,” ungkapnya.

Galih berharap, dengan gerakan sosialisasi yang terus dilakukan tersebut, ada perubahan pelayanan di setiap LJK. “Sehingga nantinya orientasinya tidak hanya murni bisnis mencari keuntungan, tetapi juga mengutamakan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, kedepan hal tersebut secara otomatis akan berpengaruh positif terhadap produk yang dijualnya,” katanya.

Mengenai jerat rentenir yang masih menghantui masyarakat, Galih mengaku, saat ini kantor OJK Jember tengah melakukan revitalisasi terhadap keberadaan Badan Kredit Desa (BKD) yang ada di wilayah kerjanya.

“Memang cukup banyak BKD yang telah mati suri, kantornya ada, tetapi tidak ada aktifitas di dalamnya. Padahal keberadaan BKD diharapkan dapat hadir dan mampu menjawab kebutuhan dana yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Dari hasil evaluasi sementara Kantor OJK Jember, BKD yang keberadaannya lumayan bagus, hanya ada di wilayah Banyuwangi dan Jember. “Kalau yang paling di Kabupaten Lumajang, untuk itu kita saat ini fokus untuk melakukan perbaikan,” katanya.

Akhirnya kita tentu berharap, program revitalisasi terhadap BKD tersebut, akan membawa angin segar bagi rakyat khususnya rakyat kecil, agar bisa memberikan pinjaman dengan bunga lunak. Sehingga kedepan, mereka benar- benar bisa lepas dari jeratan rentenir yang masih terus menghantui kehidupan masyarakat.

Selain itu, kita berharap agar Kantor OJK Jember melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, terutama untuk memaksimalkan lagi Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro (LKMM), yang menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Sebab, keberadaan LKMM tersebut ternyata mampu menjawab serta melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir. (Winarno)

(985 views)