Kejar Target Penyelesaian Double Way Komisi C Panggil Warga Yang Menolak Pembebasan Lahan

Kejar target penyelesaian double way hayam wuruk, komisi c dprd jember selasa siang mengundang dinas pu bina marga, untuk dipertemukan dengan 6 orang warga yang menolak tanahnya di ganti rugi oleh pemerintah kabupaten.

Kepala Dinas Pu Bina Marga Rasyid Zakaria usai hearing menjelaskan, pihaknya tetap pada pendiriannya terkait nilai ganti rugi yang akan diberikan. Sebab dalam menentukan nilai ganti rugi, sudah ada aturannya dalam undang-undang. Sehingga tidak mungkin pu bina marga memberikan ganti rugi diatas plafon yang tertulis dalam aturan.

PU Bina Marga Lanjut Rasyid, sudah berupaya melakukan pendekatan kepada 6 warga yang menolak tersebut, tetapi selalu menemui jalan buntu. Ketika saat ini memasuki musim penghujan, masyarakat sekitar hayam wuruk sendiri yang mengancam akan melakukan class action, jika saluran air di kanan kiri jalan tidak segera di selesaikan.

Sebab setiap kali turun hujan dengan curah hujan sedang saja, air sudah menggenang dijalan. Tetapi pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena pemilik lahan masih belum bersedia melepaskannya. Walaupun pihaknya juga di berikan deadline waktu hingga akhir desember untuk menyelesaikannya.

Sementara Ketua Komisi C Dprd Jember Siswono menjelaskan, sebenarnya pu bina marga bisa saja langsung melakukan eksekusi lahan tersebut, meskipun pemilik tidak bersedia melepaskannya. Sebab sesuai perpres 70 dan 71, sepanjang untuk kepentingan umum, pemerintah daerah bisa mengambil alih lahan milik masyarakat, dimana uang ganti rugi sesuai aturan di titipkan ke pengadilan negeri setempat.

Namun baik pemkab maupun dprd jember tidak ingin hal ini dilakukan. Upaya musyawarah tetap di kedepankan. Karena sudah mulai muncul rencana gugatan dari masyarakat akibat tidak segera selesainya double way, komisi c berinisiatif mempertemukan pu bina marga, dengan 6 warga hayam wuruk yang menolak pembebasan lahan.

Berdasarkan hasil hearing tersebut, siswono menilai sebenarnya bukan hanya persoalan nilai ganti rugi yang dipermasalahkan oleh warga, tetapi minimnya sosialisasi dan komunikasi dari dinas pu bina marga yang kurang baik. Terbukti 6 orang warga yang menolak ini, mengaku tidak pernah diundang setiap kali dilakukan musyawarah pembebasan lahan.

Lebih jauh siswono menjelaskan, setelah dijelaskan konsekuensi jika mereka terus menolak, akhirnya keenam warga ini bersedia berunding kembali. Tanpa menunggu lama, komisi a memerintahkan pu bina marga datang ke rumah keenam warga tersebut untuk menghitung nilai ganti rugi yang diberikan.

Sebelumnya 6 dari 200 orang warga jalan hayam wuruk, menolak tanahnya di ganti rugi oleh pemkab dengan alasan nilai ganti rugi terlalu rendah. Akibatnya pu bina marga terus melanjutkan pembangunan double way dengan meninggalkan ke enam rumah tersebut.

Namun memasuki musim penghujan ini, sejumlah warga sekitar hayam wuruk khawatir terhambatnya pembangunan double way ini akan menimbulkan genangan air yang mengganggu. Sebab saluran air yang dibangun bina marga terhenti di keenam rumah tersebut. Akibatnya warga mengancam akan melakukan class action, jika double way tidak segera diselesaikan.

(493 views)