Eksekutif tidak bisa memberikan penjelasan secara gamblang, terkait persoalan minimnya setoran retribusi KTP Masal Tahun 2011. Persoalan ini sempat dipertanyakan anggota dprd, dalam rapat badan anggaran beberapa waktu lalu.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jember Ayub Junaedi mengatakan, dalam forum badan Anggaran Sekkab Jember Sugiarto tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci atas kejanggalan tersebut. Sugiarto menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada aparat penegak hokum.

Ayub juga sangat menyayangkan pernyataan kepala inspektorat kabupaten, yang hingga saat ini belum mengambil sikap apapun dengan alasan tidak ada laporan masuk. Seharusnya lanjut Ayub, inspektorat jemput bola melakukan pemeriksaan ketika sudah rame di media adanya laporan masyarakat yang menduga terjadi kebocoran di dispenduk ke Mapolres Jember.

Lebih jauh Ayub menerangkan, dirinya juga melihat setoran retribusi ktp ke kas daerah sangat tidak masuk akal. Dengan jumlah 1,7 juta wajib ktp di jember seharusnya PAD yang disetorkan mencapai 17 milyar rupiah. Tetapi nyatanya yang disetor hanya 1,1 milyar rupiah,, walaupun tidak seluruhnya wajib ktp mengurus perpanjangan, tentu tidak mungkin terlalu jauh dari angka 17 milyar.

Diberitakan sebelumnya, LSM Format melaporkan dugaan terjadinya kebocoran retribusi ktp masal tahun 2011 ke Mapolres Jember. Penyidik kepolisian sendiri sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

(977 views)