Majelis Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Penasehat Hukum Kasus DAK

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, menolak seluruh eksepsi atau keberatan penasehat hukum 9 terdakwa, kasus dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Jember. Hal ini terungkap dalam lanjutan sidang dengan agenda putusan sela, Kamis siang.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Jember, Sigit Prabowo mengatakan, berdasarkan informasi dari Jaksa Penuntut Umum Agus Suhairi, hakim berpendapat jika kasus dugaan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan JPU.

Sehingga lanjut Sigit, untuk persidangan selanjutnya, akan mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Rencananya JPU akan menghadirkan 3 sampai 4 saksi pada sidang Kamis pekan depan.

Ketika disinggung berapa banyak saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Menurut Sigit, Kejari tidak akan menghadirkan seluruh saksi yang diperiksa pada tahap penyidikan. JPU akan memprioritaskan beberpaa keterangan saksi saja.

Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Jember menyeret 10 terdakwa. 9 diantaranya telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan 1 tersangka masih belum dilimpahkan ke pengadilan tipikor, yakni Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jember, A-S.

Berdasarkan perhitungan Penyidik Kejari Jember, akibat kasus ini negara dirugikan kurang lebih 3 miliar rupiah. Terdakwa dan tersangka telah menitipkan kerugian negara ke Kejari Jember sebesar RP ,5 Miliar.

(719 views)
Tag: