IBW Desak Dispendik Dan BK Telusuri Dugaan Pemalsuan Data Administrasi Sertifikasi Ghofur

Koordinator Indonesia Birocration Watch Jember Sudarsono mendesak pimpinan dan badan kehormatan, serta kepala dinas pendidikan memproses Legislator PAN Abdul Ghofur, karena dinilai melakukan pemalsuan data administrasi dalam proses pengajuan sertifikasi guru.

Sudarsono sangat menyayangkan pernyataan Ketua Badan Kehormatan DPRD Jember Yantit Budihartono, yang menganggap persoalan ghofur selesai dengan cara mengembalikan tunjangan sertidikasi yang diterimanya. Padahal Sudarsono berpendapat, persoalan yang dilakukan Ghofur tidak sesederhana itu.

Badan Kehormatan harus melihat apakah Ghofur selama ini tidak pernah meninggalkan tugasnya sebagai anggota dewan ketika harus mengajar. Jika tidak maka jumlah tatap muka 24 jam seminggu yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri bagi penerima sertifikasi perlu dipertanyakan. Untuk itu Sudarsono juga mendesak kepala dinas pendidikan menelusuri dugaan pemalsuan data administrasi baik yang dilakukan oleh Abdul Ghofur atau pihak SMA Muhammadiyah 3 Jember.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Kiss Fm, sejak beberapa waktu lalu ghofur sudah menerima form pengembalian tunjangan sertifikasi dari Bagian Keuangan Pemkab Jember. Ini artinya Ghofur berencana melaksanakan perintah partainya dan juga ketua Badan Kehormatan DPRD Jember untuk melakukan pengembalian. Namun sayangnya ketika dikonfirmasi ghofur menolak berkomentar.

Diberitakan sebelumnya, Legislator PAN Dprd Jember Abdul Ghofur dikabarkan sejak 2008 lalu menerima tunjangan sertifikasi guru. Sebab selain menjabat sebagai Anggota DPRD Jember, Ghofur juga masih menjalani profesinya sebagai guru di SMA Muhammaddiyah 3 Jember.

Sejumlah pihak menilai tunjangan sertidikasi guru yang diterima oleh Ghofur menyalahi aturan, karena penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN tidak diperkenankan dalam aturan.

(903 views)
Tag: