Kemiskinan Dan Rendahnya Pendidikan Menjadi Faktor Besarnya Pertumbuhan Pekerja Anak

Persoalan kemiskinan menjadi faktor terbesar besarnya pekerja anak. Demikian disampaikan Pengamat Sosial Dan Pemerhati Anak, Ayu Sutarto, dalam dialog bersama organisasi buruh internasional (ILO).

Ayu berpendapat, kemiskinan yang dialami orang tua berdampak buruk terhadap masa depan anak. Orang tua akan mempekerjakan anaknya daripada harus memilih menyekolahkan, karena untuk meringankan beban hidup orang tuanya. Parahnya lagi mereka menganggap dunia pendidikan tidak lagi urgen untuk masa depan anak-anaknya. Sehingga tidak heran jika kemudian banyak ditemukan pernikahan di usia dini.

Ayu menilai, gerakan penyadaran tentang pekerja anak sebenarnya sangat luar biasa. Namun fakta di lapangan, gerakan tersebut hanya berhenti di tataran diskusi saja, sebab pekerja anak khususnya di wilayah perkebunan masih banyak. Kedepan kata Guru Besar Universitas Jember itu, harus ada sinergisitas antara program dari pemerintah dengan organisasi pemerhati anak.

Asisten Lokal Program Penghapusan Pekerja Anak Jawa Timur, Irfan Afandi mengatakan, pada tahun 2009 ILO dengan BPS mengadakan survey pada anak usia 5-17 tahun. Hasilnya sebanyak 4 juta lebih secara ekonomis mereka aktif bekerja. Dari 4 juta ditemukan hampir 2 juta menjadi pekerja anak.

Irfan berharap kepada semua pihak, agar urusan pekerja anak ini tidak hanya dilimpahkan kepada pemerintah dan organisasi pemerhati anak. Sebab persoalan pekerja anak menjadi urusan bersama.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jember, Mohammad Tamrin mengaku sejauh ini tidak memiliki angka pasti berapa jumlah pekerja anak di jember. Namun demikian, disnakertrans telah berupaya meminimalisir jumlah pekerja anak.

Diantaranya kata Tamrin, memberdayakan ekonomi keluarga, memaksimalkan CSR perusahaan dan BUMN, orientasi dunia pendidikan bukan lagi output oriented melainkan job oriented, dan rasio sekolah kejuruan diupayakan lebih seimbang.

Tak jauh berbeda dengan Tamrin, Kepala Dinas Pendidikan Jember, Ahmad Sudiyono menjelaskan, sebenarnya pemerintah daerah maupun pusat telah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terutama bidang pendidikan.

Contoh paling konkrit kata Ahmad, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah mengratiskan pendidikan di tingkat dasar, mulai SD hingga SMP. Kemudian pemerintah juga mewajibkan sekolah untuk melakukan subdisi silang, untuk siswa tidak mampu di sekolah menengah atas.

(940 views)
Tags: