Gugatan Class Action Terhadap 29 Anggota DPRD Jember, Akan Diputuskan Kamis Pekan Depan.

Selasa pagi, sidang gugatan class action terhadap 29 Anggota DPRD Jember, dengan agenda kelanjutan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas dari penggugat kembali digelar. Majelis hakim yang dipimpin Adi Hernomo Yulianto, kembali meminta bukti-bukti pendukung terhadap gugatan dari para penggugat.

Usai memimpin siding, Ketua Majelis Hakim Adi Hernomo Yulianto mengatakan, majelis hakim telah menerima beberapa dokumen pendukung, seperti undangan rapat kemudian daftar hadir rapat dan beberapa dokumen lainnya.

Hanya saja kata Adi, majelis belum menyimpulkan seperti apa perkembangan sidang selanjutnya. Pasca sidang hari ini, hakim akan rapat terlebih dahulu untuk mengambil keputusan, apakah gugatan tersebut sudah layak sebagai class action atau tidak.

Sidang minggu depan, majelis hakim akan membacakan kesimpulan setelah memeriksa beberapa dokumen yang diajukan penggugat. Jika memang layak, maka majelis akan memulai proses persidangan perdata. Begitupun sebaliknya, jika memang dinyatakan tidak layak, maka hakim akan membuat keputusan untuk menghentikan kasus tersebut.

Pantauan Kiss Fm pada saat persidangan, tergugat beberapa kali meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan para tergugat. Mereka beralasan, tidak fair jika yang datang pada saat persidangan hanya para penggugat saja. Namun permintaan penggugat ditolak majelis hakim. Hakim beralasan saat ini masih belum memasuki pokok perkara persidangan, jadi posisi tergugat masih pasif.

Selain itu, penggugat juga mempersoalkan surat kuasa tergugat. Sebab menurut salah satu penggugat, Kustiono Musri, pihaknya menggugat secara personal terhadap anggota dewan, bukan per fraksi seperti yang tertera dalam surat kuasa. Kustino juga tidak yakin jika yang tanda tangan disitu adalah 29 Anggota DPRD Jember.

Sementara kuasa hukum 29 Anggota DPRD Jember, Mohammad Holili mengatakan, surat kuasa yang telah ia pegang sebenarnya telah memenuhi persyaratan hokum. Bisa saja para penggugat tidak memahami mekanisme persidangan perdata. Sebab lanjut Holili, dalam persidangan perdata para tergugat tidak perlu hadir secara langsung, layaknya kasus pidana.

Sidang selanjutnya akan mengagendakan pembacaan kesimpulan majelis hakim, apakah gugatan tersebut layak ditindaklanjuti atau tidak.

(923 views)
Tag: