SK Penonaktifan Turun, Mendagri Tunjuk Sekkab Sebagai Plt Bupati Jember

Setelah sekian lama akhirnya persoalan SK penonaktifan bupati dan wakil bupati Jember MZA Djalal – Kusen Andalas hampir bisa dipastikan turun. Hal ini menyusul pernyataan gubernur Jawa Timur Sukarwo, yang mengaku sudah menerima SK penonaktifan bupati dan wakil bupati Jember Selasa malam.

Menurut Sukarwo dalam surat yang ditandatangani mendagri Gamawan Fauzi tersebut, selain menyetujui penonaktifan bupati dan wakil bupati Jember, mendagri memberikan petunjuk kepadanya untuk menunjuk sekkab Jember Sugiarto sebagai plt bupati  agar tidak terjadi kekosongan jabatan di kabupaten Jember.

Sekkab nantinya akan bertugas melaksanakan tugas sebagai plt hingga persidangan yang sedang dijalani Djalal-Kusen memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Tetapi jika majelis hakim tidak segera menjatuhkan vonis besar kemungkinan status Plt akan ditingkatkan dengan menunjuk orang baru sebagai Pj bupati Jember.

Rencananya hari ini lanjut Sukarwo, dirinya akan memanggil sekkab Jember, biro pemerintahan, biro hukum dan pimpinan DPRD untuk mengkoordinasikan persoalan tersebut. Tetapi dari pantauan kiss fm dilapangan hanya sekkab Sugiarto yang berangkat ke Surabaya. Sementara kabarnya pimpinan DPRD belum menerima undangan dari gubernur.

Sementara wakil ketua DPRD Jember Miftahul Ulum ketika dikonfirmasi mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum menerima surat tembusan penonaktifan bupati dan wakil bupati. Sehingga secara administrasi pembahasan R-APBD masih sah untuk dilanjutkan.

Tetapi jika memang nantinya terjadi penonaktifan bupati dan wakil bupati, Ulum berharap gubernur langsung menunjuk pejabat sementara bukan menunjuk pelaksana tugas. Sebab Plt memiliki keterbatasan kewenangan berbeda dengan Pj. Jika Pj memiliki kewenangan untuk menandatangani dan mengajukan APBD, sementara Plt hanya melaksanakan tugas harian bupati.

Lebih jauh Ulum menerangkan, untuk agenda paripurna pandangan umum fraksi atas nota pengantar R-APBD yang diajukan bupati, masih memungkinkan untuk dilanjutkan. Tetapi untuk paripurna jawaban bupati dan penetapan APBD yang rencananya dilaksanakan tanggal 27 November mendatang tidak bisa dilaksanakan sampai gubernur menunjuk Pj.

Pembahasan R-APBD pun menurut Ulum tergantung Pj yang ditunjuk nantinya. Jika Pj berkenan untuk melanjutkan yang sudah dilakukan bupati, maka pembahasan tinggal melanjutkan saja. Tetapi jika ada perubahan bisa jadi pembahasan R-APBD harus diperbaharui dari awal. Tetapi mengingat keterbatasan waktu Ulum berharap Pj yang ditunjuk nantinya bersedia melanjutkan pembahasan yang selama ini sudah berjalan.

(1,097 views)
Tags: