Dilema Pembahasan RAPBD

Meski telah memasuki akhir Tahun Anggaran 2010, namun hingga hari ini, Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Jember tahun anggaran 2011 belum dibahas. Padahal berdasrakan pengalaman tahun lalu, awal bulan november RAPBD sudah mulai dibahas dan ditetapkan. Menariknya lagi, kalangan DPRD Jember mengaku serba dilematis dengan kasus yang saat ini menimpa bupati dan wakil bupati jember. Bahkan untuk agenda sidang paripurna, DPRD Jember harus menyesuiakan dengan jadwal sidang bupati dan wakil bupati jember. Jika memang demikian persoalannya, mungkinkah penetapan RAPBD tahun anggaran 2011 akan tepat waktu? Kemudian, bagaimana upaya dprd agar pembahasan dan penetapan tidak molor?

Seperti di beritakan sebelumnya, Pimpinan DPRD Jember memilih melakukan konsultasi ke Gubernur Jawa Timur Dan Mendagri, terkait pembahasan RAPBD 2011 dan RPJMD 2010-2015. Sebab DPRD Jember kawatir, di tengah pembahasan dua raperda tersebut surat penonaktifan kepada bupati atau wakil bupati turun.

Sehingga jika hal tersebut terjadi, DPRD Jember tidak disalahkan oleh masyarakat dan mempunyai dasar serta solusi terhadap pembahasan RAPBD dan RPJMD. Demikian penjelasan Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf.

Menurutnya, untuk pembahasan RAPBD dijadwalkan akan mulai dibahas pada tanggal 11 november besok, dengan diawali pembahasan dengan tim anggaran Pemkab Jember. kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna esok harinya.

Saptono mengaku, untuk penjadwalan sidang paripurna, badan musyawarah DPRD Jember mau tidak mau harus menyesuaikan dengan jadwal sidang bupati dan wakil bupati jember. Karena nota pengantar RAPBD harus disampaikan oleh bupati atau wakil bupati.

Saptono juga memastikan untuk raperda yang akan dibahas terlebih dahulu adalah RAPBD. Sebab semua anggaran yang di butuhkan masyarakat tertuang dalam RAPBD.

Sementara Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember Sugiarto mengaku, pada prinsipnya pemkab sangat siap untuk membahas dua raperda tersebut. Hanya saja pemkab menginginkan agar rapbd terlebih dahulu dibahas. Sebab berdasarkan permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, RAPBD harus menjadi apbd satu bulan sebelum akhir tahun anggaran.

Sugiarto mengaku optimis, meski saat ini bupati dan wakil bupati menjalani siding, pembahasan dan penetapan RAPBD tidak akan mengalami keterlambatan. Apalagi dalam waktu dekat pembahasan rapbd akan segera dimulai.

Lebih lanjut Sugiarto menjelaskan, untuk tahun 2011 mendatang, program prioritas Pemkab Jember akan bertambah menjadi 6 sektor. Yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastuktur pedesaan, penguatan lembaga pemerintahan desa dan peningkatan ekonomi kerakyatan.

(854 views)
Tags: