Gonjang-Ganjing Dugaan Pengarahan Guru Untuk Memilih Salah Satu Cabup.

Beberapa waktu lalu, kabarnya salah satu Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Jember, mengarahkan ratusan guru untuk memilih salah satu pasangan calon bupati, pada Pemilu Kada Jember mendatang. Yang menjadi persoalan, jika kabar ini benar adanya,tentu kita sangat menyayangkan. Sebab, seharusnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dituntut bekerja secara professional, serta tetap memberikan pelayanan prima kepada masyrakat, bukan malah ikut-ikutan mendukung calon bupati. Terkait persoalan tersebut, mungkinkah dugaan pengarahan tersebut benar adanya? Kemudian, sebagai peserta Pemilu Kada, bagaimana parpol menyikapi persoalan ini? Lalu, bagaimana DPRD Jember menyikapinya?

Ialah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Ahmad Sudiyono, yang dikabarkan mengarahkan guru-guru, untuk memilih salah satu calon bupati. Namun ketika dikonfirmasi, Ahmad langsung membantah kabar tersebut.

Menurut ahmad, dirinya memang sengaja berkeliling di 31 kecamatan menemui guru-guru untuk mengklarifikasi masalah yang selama ini muncul di kalangan guru. Tidak ada satupun tersirat di benaknya, untuk menyeret guru-guru ke ranah politik.

Selama ini lanjut Ahmad, ada mispersepsi di kalangan guru mengenai tunjangan lauk pauk. Di kalangan guru beredar isu, bahwa keberadaan tunjangan lauk pauk wajib diberikan oleh pemkab, padahal saat ini, kondisi APBD tidak memungkinkan untuk menganggarkannya.

Ahmad menambahkan, selain persoalan uang lauk pauk, sengaja dirinya berkeliling di 31 kecamatan, untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program, khususnya di semua unit pelaksana tehnis dinas.

Ahmad berharap, seteah mendapatkan penjelasan ini, PNS khususnya guru bisa memahami kenapa tunjangan lauk pauk dipending untuk sementara waktu. Jangan sampai gara-gara tunjangan lauk pauk, kinerja guru di jember menurun. Lebih parah lagi isu tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membodohi guru.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jember, Ayong Syahroni mengaku, beberapa waktu lalu, dirinya memang mendapat laporan dari masyarkat, jika ada pengarahan dari salah satu kepala skpd/ untuk memilih salah satu calon bupati.

Hanya saja lanjut ayong Komisi D masih perlu melakukan kroscek ke lapangan, terkait kabar tersebut. Sebab, pihaknya membutuhkan bukti kronkrit terkait informasi itu. Meski demikian, menurut Ayong, jika memang informasi tersebut benar adanya, tentu hal ini akan mencederai masa depan demokrasi bangsa, sebab, seorang pns sejatinya bersikap arif dan professional, dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan malah terlibat dukung mendukung pada pelaksanaan pemilu kada.

Meski belum bisa memastikan, Ayong berjanji, dalam waktu dekat akan memanggil dinas pendidikan, untuk melakukan klarifikasi terkait kabar tersebut. Agar situasi jember menjelang pemilu kada lebih kondusif.

Tidak jauh beda dengan Ayong, Sekretaris DPC PKB Jember, Ayub Junaidi menyayangkan dugaan pengarahan yang dilakukan oleh oknum kepala dinas kepada guru-guru.

Menurut Ketua Fraksi PKB itu, semestinya pns apalagi yang memegang jabatan seperti kepala SKPD, bersikap profesional dan tidak memanfaatkan jabatan yang melekat, untuk mendukung salah satu calon bupati.

Untuk itulah lanjut Ayub, DPRD Jember besok pagi akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilu Kada. Dimana pansus ini, akan mengawasi perjalanan pemilu kada. Sehingga kata dia, ketika ada laporan terkait pelanggaran pemilu, misalkan keterlibatan PNS, money politik, DPRD Jember bisa langsung memanggil melalui pansus.

(814 views)
Tag: