Hampir seluruh aktifis Penambangan Di Jember selalu menimbulkan polemikada masyarakat yang mendukung bahkan tak sedikit pula yang menolaknya. Kasus tambang teranyar di daerah Paseban Kencong juga demikian, masih menimbulkan pro dan kontra. DPRD Jember sebagai mediator persoalan tambang, dikabarkan dalam waktu dekat akan membentuk Panitia Khusus (Pansus), yang akan menangani spesifik tambang. Meskipun rencana pembentukannya masih menimbulkan tarik ulur di internal dewan sendiri. Apa alasan wakil rakyat membentuk pansus tambang? Lalu, bagaimana pula Disperindag menyikapi rencana pembentukan tambang ini?

Gagasan pembentukan Pansus Tambang terungkap dalam Rapat Pimpinan DPRD Jember, bersama ketua komisi dan fraksi. Melihat kondisi di bawah, pimpinan DPRD Jember merestui pembentukan pansus tersebut. Hanya saja, mengenai kapan pelaksanaanya tinggal menunggu waktu, dan rapat koordinasi selanjutnya. Demikian Ungkapan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jember, Ayub Junaidi.

Ayub memandang, keberadaan tambang justru menimbulkan polemic, dan efeknya sangat berbahaya, terutama bagi kerukunan di internal masyarakat. Sehingga darisinilah, pimpinan berinisiatif untuk membentuk pansus.

Ayub yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Jember Ini menambahkan, keberadaan tambang belum pernah memberikan kontribusi, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu lantaran Perda Tambang Di Jember masih Galian C. Lebih jauh Ayub menjelaskan, sebenarnya FKB sendiri menolak keberadaan tambang di Jember, sebab, tidak sesuai dengan RT-RW Jember. Jember sesuai RT-RW merupakan kawasan pertanian, perkebunan, bukan pertambangan.

Berbeda dengan Ayub Junadi, Anggota Komisi B DPRD Jember, Lilik Niamah, menjelaskan, sebelum mengarah kepada pembentukan pansus tambang, sebaiknya dikaji terlebih dahulu.

Terutama lanjut Lilik, dari sudut pandang RT-RW serta kajian kawasan pertambangan. Minimal dari kajian tersebut, akan terlihat apakah keberadaan tambang perlu dimaksimalkan atau tidak.

Lilik menambahkan, secara pribadi dirinya lebih sepakat jika pembangunan jember, diarahkan kepada sektor pertanian. Apalagi Jember merupakan salah satu kabupaten penopang beras di Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember, Hariyanto mempersilahkan jika DPRD akan membuat pansus. Hanya saja Hariyanto mempertanyakan target yang akan dihasilkan oleh pansus tersebut.

Hariyanto juga mempertanyakan ahli yang didatangkan oleh DPRD Jember beberapa waktu lalu. Menurut dia, kalau memang ahli tambang, harus dilihat dulu apakah dia sudah mempunyai sertifikasi pertambangan atau minimal mempunyai basic pertambangan.

(2.384 views)