Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menilai pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Jember masih terfokus pada kawasan perkotaan. Sementara itu, desa-desa di wilayah pinggiran dinilai belum mendapatkan perhatian yang proporsional.

Penilaian ini disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Nur Huda Candra Hidayat, dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar APBD 2026.

Menurut Nur Huda, Fraksi PKB mendukung penuh komitmen Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam membangun infrastruktur di daerah pinggiran. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai Rp109,75 miliar harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur, termasuk pembangunan akses jalan di desa-desa.

Ia juga menyoroti minimnya pembangunan jalan di desa yang berbatasan dengan kawasan hutan seperti Curah Kalong, Tugusari, dan Badean. Nurul Huda berharap pemerintah daerah dapat memberi prioritas pada infrastruktur untuk wilayah tersebut, mengingat sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai petani.   

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Widarto, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan. Ia menyebut tingkat kemiskinan Jember mencapai 8,67 persen atau sekitar 216 ribu jiwa, sehingga pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Widarto menjelaskan, penanggulangan kemiskinan dapat ditempuh melalui dua pendekatan: mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program layanan kesehatan gratis serta bantuan pangan menjadi contoh kebijakan yang dapat menekan pengeluaran keluarga miskin.   

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan yang diberikan untuk penyempurnaan program APBD 2026. (Hafit)

(93 views)