Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember Ayub Junaedi, menyayangkan lemahnya pengawasan keuangan yang dilakukan Komisi C. DPRD tidak pernah tahu adanya pemanfaatan areal lapter menjadi kebun tebu, yang ternyata sudah dilaporkan oleh LSM kepada aparat penegak hukum.

Menurut Ayub, soal keuangan Komisi C harusnya lebih tahu dibanding lsm. sebab eksekutif melaporkan apapun persoalan keuangan yang menyangkut apbd. ketika terjadi pembiaran kebocoran pendapatan seperti ini, menjadi pertanyaan besar sebenarnya apa yang sedang terjadi di Komisi C.

Ayub yang juga pernah duduk sebagai anggota komisi c dprd jember ini menjelaskan, anggaran rumah dinas yang nilainya hanya 20 juta rupiah saja dibahas habis di komisi c. sangat disayangkan kalo kemudian ada potensi pendapatan hingga milyaran rupiah dibiarkan.

Sementara Ketua Komisi C Dprd Jember Mohammad asir ketika dikonfirmasi sebelumnya, juga membenarkan tidak masuknya pendapatan dari penanaman tebu tersebut ke kas daerah. menurut asir, karena dari areal yang di KSO kan tersebut sebagian besar belum digunakan, tidak menjadi persoalan jika kemudian PTPN 12 memanfaatkannya dengan menanam tebu, dan hasilnya diambil sendiri oleh PTPN 12.

Namun ke depan Asir berharap ada mekanisme yang jelas. jika bisa diberlakukan sistem sharing karena status tanah tersebut masih di KSO kan kepada Pemkab Jember, tentu bisa memberikan pendapatan kepada daerah.

Diberitakan sebelumnya, lsm indonesia birocration watch atau ibw jember, melaporkan dugaan korupsi penanaman tebu di areal lapter noto hadinegoro seluas kurang lebih 80 hektar. dalam laporannya, ibw menduga areal tersebut ditanami sejak tahun 2010 lalu, namun tidak jelas hasil penanaman tebu tersebut masuk kemana.

Padahal sejak tahun 2004 lalu, tanah seluas 120 hektar tersebut sudah di kerjasama operasionalkan atau kso dengan Pemkab Jember. sehingga secara hukum status tanah tersebut dalam penguasaan Pemkab Jember.

(1.287 views)