Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember Ayub Junaedi, perintahkan semua anggota fkb yang berada di komisi terkait, menindaklanjuti persoalan penanaman tebu di areal lapter noto hadinegoro.

Secara pribadi Ayub menduga, penanaman tebu di areal lapter noto hadinegoro masuk kategori tindakan korupsi. sebab apapun bentuknya dari sisi pendapatan, harusnya masuk dalam apbd. apalagi lahan yang dipakai untuk menanam tebu tersebut, saat ini masih berstatus dalam penguasaan pemkab jember.

Lebih aneh lagi lanjut Ayub, dprd selama ini tidak pernah tahu kalau ternyata sebagian besar areal lapter ditanami tebu. entah oleh siapa, yang jelas dalam apbd tidak pernah tercatat adanya pemasukan dari hasil penanaman tebu tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Lsm Indonesia Birocration Watch atau ibw jember, melaporkan dugaan korupsi penanaman tebu di areal lapter noto hadinegoro seluas kurang lebih 80 hektar. dalam laporannya, ibw menduga areal tersebut ditanami sejak tahun 2010 lalu, namun tidak jelas hasil penanaman tebu tersebut masuk kemana.

Koordinator Ibw Jember Sudarsono mengaku sudah melakukan kros cek ke dinas pendapatan daerah, ternyata tidak ada pemasukan dari sektor tersebut. padahal sejak tahun 2004 lalu, tanah seluas 120 hektar tersebut sudah di kerjasama operasionalkan atau kso dengan pemkab jember. sehingga secara hukum status tanah tersebut dalam penguasaan pemkab jember.

(1.119 views)