Pansus pemilu kada DPRD Jember hari kami mendatang akan memanggil KPUD, panwaskab dan pemantau pemilu untuk menginventarisir permasalahan yang muncul dari pantauan semua pihak. Dalam kesempatan tersebut pansus pemilu kada juga akan menyampaikan laporan masyarakat yang selama ini masuk melalalui DPRD Jember.

Anggota pansus pemilu kada DPRD Jember Ayub Junaedi mengatakan, selama ini banyak laporan masuk ke DPRD baik melalui pansus maupun melalui personal anggota dewan. Namun karena pansus tidak dalam kapasitas pengawas pemilu laporan tersebut akan disampaikan kepada panwas untuk ditindaklanjuti.

Salah satu laporan yang muncul menurut Ayub, adanya dugaan terjadinya ketidaknetralan PNS, dan penggunaan fasilitas negara untuk operasional pemenangan calon bupati tertentu. Masyarakat menilai upaya penyelesaian panwas dirasa agak lamban sehingga aspirasi tersebut disampaikan melalui DPRD Jember.

SLbih jauh Ayub menerangkan, pansus pemilu kada DPRD Jember juga memandang upaya soialisasi yang dilakukan KPUD Jember masih kurang maksimal. Masih banyak masyarakat yang hanya tahu tanggal 7 Juli di Jember akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati, tetapi masih banyak yang belum tahu siapa saja calonnya. Ditambah lagi masih banyaknya bertebaran baliho-baliho bakal calohn yang sudah pasti tidak masuk dalam pencalonan. Sehingga Ayub sendiri sering ditanya oleh konstituennya, berapa jumlah calon bupati yang akan maju dalam pemilu kada mendatang.

Seharusnya lanjut Ayub, KPUD mensosialisasikan pemilu kada tidak hanya tanggalnya tetapi juga siapa saja calon yang akan maju. Ayub yakin KPUD memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan sosialisasi dengan melibatkan media. Bukan hanya media cetak, tetapi juga media elektronik dan penempata alat peraga sosialisasi. Sebab budaya mendengar dan melihat masyarakat kita masih lebih tinggi dibanding budaya membaca. Artinya sosialisasi harus dilakukan KPUD melalui semua media.

(1.283 views)