Pelayanan pendidikan di kabupaten Jember nampaknya masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Setidaknya inilah yang ditemukan GTZ, sebuah lembaga swadaya masyarakat dari Jerman yang bergerak di bidang pemerintahan yang bersih.
Ketua perwakilan GTZ untuk Indonesia Hamim Wajdi mengatakan, pihaknya telah melakukan survey di 10 lembaga sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK dengan total responden 15 ribu orang lebih. Responden merupakan siswa dan orang tua wali murid. Dari sekian banyak responden, banyak keluhan tentang pelayanan pendidikan di Jember, namun yang berada di posisi teratas mengenai kebersihan sekolah khususnya kamar mandi sekolah.
Menurut Hamim, keluhan tentang banyaknya guru yang bermain handphone saat mengajar berada di urutan kedua. Selain itu yang juga masuk 10 besar keluhan orang tua wali murid, tidak diumumkannya rencana anggaran belanja sekolah, serta masih banyaknya pungutan-pungutan. Padahal pemerintah pusat sering berkoar-koar dimedia massa, bahwa biaya pendidikan gratis. Inilah lanjut Hamim, potret sekolah berstandart nasional di Jember.
Sementra bupati Jember MZA Jalal menanggapi hasil survey GTZ ini mengatakan, hasil survey GTZ merupakan masukan yang berharga bagi pemkab Jember, khususnya untuk perbaikan mutu pendidikan. Dengan hasil survey ini jalal berjanji, akan berupaya keras memenuhi tuntutan masyarakat Jember, termasuk akan memberikan anggaran lebih pada tahun anggaran 2010 nanti untuk dunia pendidikan. Selain untuk pengadaan sarana dan prasarana juga untuk meningkatkan kualitas guru pengajar.
Sebab dari 10 besar pengaduan masyarakat yang ditemukan GTZ, ada beberapa keluhan tentang kurangnya kamar mandi, komputer yang sering rusak, serta minimnya koleksi buku di perpustakaan sekolah. Untuk itu dalam pertemuan itu pula pemkab Jember membuat nota kesepakatan bersama semua sekolah yang diwaliki SMP Negeri 3 Jember, untuk menjaga komitmen mewujudkan perbaikan mutu pendidikan.
Jalal berharap nota kesepakatan ini ditempel di semua sekolah dan semaksimal mungkin untuk dilaksanakan. Sebab penelitian yang dilakukan GTZ tidak akan berhenti sampai disini. GTZ akan melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali, sehingga tolak ukur keberhasilan nota kesepakatan ini akan diketahui dari sana.
Sementara kepala dinas pendidikan Ahmad Sudiono usai pertemuan tersebut mengatakan, guru mengutak-atik HP saat mengajar memang tidak bisa di toleransi. Jika setelah adanya kesepakatan ini masih ditemukan adanya guru yang melakukan perbuatan tersebut, dinas pendidikan tidak akan segan-segan memberikan sangsi tegas, mulai pembatalan sertifikasi jika yang telah mengajaukan sertifikasi guru hingga pencopotan dari jabatannya.
(1.219 views)