
Kawan KISS FM.
Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) bakal mengubah pola pelayanan administrasi publik di Indonesia. Salah satu perubahan yang disiapkan adalah larangan penggunaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk berbagai keperluan administrasi, baik di instansi pemerintah maupun swasta.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, melalui siaran pers Rabu, 18 November, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Nantinya, data penduduk akan terintegrasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) tersebut, revisi UU Adminduk yang tengah dibahas Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI juga mengubah paradigma pelayanan pemerintah. Negara tidak lagi sekadar menunggu masyarakat mengurus dokumen kependudukan, tetapi harus lebih aktif memastikan seluruh warga mendapatkan hak administrasinya.
Ia menjelaskan, melalui sistem integrasi data kependudukan, masyarakat nantinya tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen atau memberikan informasi identitas yang sebenarnya sudah tersimpan dalam sistem pemerintah.
Karena itu, penggunaan fotokopi KTP dalam berbagai pengurusan administrasi akan dihapus. Ketentuan tersebut nantinya diperkuat dalam undang-undang baru, termasuk pengaturan sanksi bagi pihak yang masih mewajibkan masyarakat menyerahkan fotokopi KTP.
Khozin menambahkan, perubahan sistem pelayanan tersebut juga harus diimbangi dengan perlindungan keamanan data pribadi masyarakat. RUU Adminduk turut mengatur penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan.
Merespons hal tersebut, Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro melalui keterangan tertulis, Sabtu, 21 November mengatakan peraturan tersebut kini masih digodok di pemerintah pusat. Pihaknya masih menanti apakah revisi peraturan tersebut akan disetujui dan bisa diterapkan.
ULIL
(49 views)