Kawan KISS FM.
Sektor informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember tahun 2025, proporsi pekerja formal di Jember berkisar 30 hingga 40 persen. Selebihnya bekerja di sektor informal.
Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Jember, Muhamad Suharsa, Sabtu 31 Oktober mengatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jember pada 2025 tercatat sebesar 3,07 persen. Angka tersebut relatif rendah karena struktur perekonomian Jember masih didominasi sektor pertanian yang cenderung mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Menurut Suharsa, data ketenagakerjaan Kabupaten Jember tahun 2026 belum dirilis karena Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) masih dalam proses pengolahan. Karena itu, gambaran kondisi ketenagakerjaan sementara masih mengacu pada data tahun 2025.
Ia menjelaskan, dalam pengelompokan BPS, pekerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan dibantu pekerja tetap serta mereka yang berstatus sebagai karyawan atau buruh. Sementara pekerja informal mencakup mereka yang bekerja sendiri, pekerja bebas, maupun pekerja keluarga yang tidak dibayar.
Dominasi sektor informal juga berkaitan dengan perubahan preferensi generasi muda, khususnya Generasi Z, yang cenderung mencari pekerjaan dengan waktu dan pola kerja lebih fleksibel. Salah satu pilihan yang banyak diminati adalah pekerjaan berbasis ekonomi digital, seperti pengemudi transportasi daring.
Di sisi lain, persoalan pengangguran juga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Suharsa menjelaskan, pasar kerja memiliki dua sisi, yakni penawaran atau suplai tenaga kerja dari pencari kerja dan permintaan atau demand dari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Menurutnya, kebijakan pemerintah selama ini cenderung lebih banyak berfokus pada peningkatan permintaan tenaga kerja melalui pembukaan lapangan pekerjaan. Padahal, karakteristik dan preferensi pencari kerja juga perlu diperhatikan.
Sebagai contoh, lulusan sarjana akuntansi biasanya akan memprioritaskan lowongan pekerjaan di bidang akuntansi. Ketika belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai, mereka cenderung menunggu peluang yang cocok sebelum akhirnya mempertimbangkan pekerjaan lain.
Kondisi tersebut menyebabkan masa tunggu lulusan berpendidikan tinggi relatif lebih panjang dibandingkan pencari kerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Sebab, kelompok yang tidak memiliki keterampilan khusus cenderung lebih cepat mengambil pekerjaan yang tersedia, termasuk sebagai pelayan maupun pengemudi transportasi daring.
Suharsa menambahkan, lulusan berpendidikan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya dapat memanfaatkan sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai pekerjaan penyangga selama masa tunggu.
Namun, pengembangan sektor tersebut tetap perlu diarahkan pada pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan relatif aman dan berkelanjutan.
Menurutnya, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbanyak lapangan kerja. Pemerintah juga perlu memperhatikan kesesuaian kompetensi, karakteristik, serta harapan tenaga kerja agar penyerapan tenaga kerja dapat berjalan lebih optimal.
<<<<< ANTO/ULIL
(32 views)