Kawan KISS FM.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, menyatakan Partai Golkar menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun, Golkar menilai sistem pilkada tetap perlu dievaluasi, terutama terkait tingginya biaya politik. Demikian disampaikan Sarmuji saat menghadiri Kauje Fest di Universitas Jember, Sabtu 4 Juli.

Sarmuji mengatakan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang menguji kesesuaian suatu peraturan dengan Undang-Undang Dasar. Karena itu, Golkar akan menghormati putusan tersebut sembari mempelajari secara menyeluruh isi putusan beserta seluruh pertimbangan hukumnya.

Menurut Sarmuji, baik pilkada langsung maupun pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena itu, sistem yang berlaku tetap harus disempurnakan agar mampu menghasilkan proses demokrasi yang lebih baik.

Ia menilai, jika pilkada langsung tetap menjadi pilihan sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi, persoalan tingginya biaya politik harus menjadi perhatian utama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Biaya politik yang mahal, kata dia, berkorelasi dengan maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah.

Lebih jauh Sarmuji menegaskan, hingga kini Partai Golkar belum mengambil sikap baru selain menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, partai akan terlebih dahulu mengkaji secara rinci putusan tersebut sebelum menentukan langkah dan sikap politik selanjutnya.

<<< RUSDI

(80 views)