Kawan KISS FM.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jember menilai persoalan akses solar bersubsidi yang dialami nelayan selama ini bukan semata-mata soal ketersediaan bahan bakar, melainkan juga dipengaruhi rumitnya persyaratan perizinan dan distribusi yang belum sepenuhnya berpihak kepada nelayan.
Ketua DPC HNSI Jember, Sikan, Sabtu 20 Juni, mengatakan para nelayan sebenarnya tidak keberatan memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang ditetapkan pemerintah. Namun, selama ini sejumlah dokumen yang menjadi syarat penerbitan rekomendasi BBM subsidi sulit dipenuhi karena layanan penerbitannya belum tersedia secara lengkap di Kabupaten Jember.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat nelayan harus melalui proses yang panjang dan berjenjang untuk mendapatkan hak mereka atas solar bersubsidi. Selain persoalan legalitas, HNSI juga menyoroti distribusi solar subsidi yang dinilai masih perlu mendapat perhatian. Di kawasan Puger, misalnya, hanya terdapat satu SPBUN yang melayani kebutuhan ribuan nelayan dengan kapasitas terbatas.
Padahal, kapal jenis sekoci yang beroperasi hingga tujuh sampai sepuluh hari di laut membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar. Dalam satu kali melaut, kebutuhan solar kapal sekoci bisa mencapai satu ton.
Sementara itu, kuota pembelian yang diperoleh nelayan setiap hari relatif terbatas sehingga mereka harus membeli secara bertahap selama beberapa hari untuk memenuhi kebutuhan sekali melaut. Kondisi tersebut, lanjut Sikan, berpotensi menimbulkan persoalan baru karena nelayan harus menyimpan solar dalam jumlah tertentu sebelum berangkat melaut. Padahal distribusi dan penyimpanan BBM bersubsidi juga diatur secara ketat dalam regulasi.
Menurutnya, persoalan yang terjadi beberapa waktu lalu harus menjadi pelajaran agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih tepat dan tidak merugikan nelayan.
Padahal sekitar 70 persen biaya operasional nelayan berasal dari kebutuhan BBM. Ketika mereka membeli solar dengan harga jauh lebih mahal, tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka.
Sikan menambahkan, persoalan yang terjadi beberapa bulan terakhir sempat menimbulkan keresahan di kalangan nelayan, terutama menjelang musim tangkap yang saat ini mulai berlangsung.
Banyak nelayan yang kesulitan memperoleh solar bersubsidi karena barcode rekomendasi tidak kunjung terbit. Akibatnya, mereka harus mencari solar hingga ke luar daerah untuk tetap bisa melaut.
Meski demikian, HNSI memastikan persoalan tersebut bukan disebabkan kekurangan kuota solar subsidi. Menurutnya, yang menjadi kendala utama adalah akses administrasi berupa barcode atau rekomendasi pembelian BBM.
Di sisi lain, HNSI juga mengakui masih ada sebagian nelayan yang belum melengkapi seluruh dokumen legalitas kapal dan usaha penangkapannya. Namun kondisi tersebut perlahan mulai dibenahi melalui program pelayanan perizinan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Jember.
<<<< ANTO/UL
(44 views)