Kawan KISS FM.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, merespons isu yang berkembang di masyarakat terkait anggapan Kabupaten Jember tertinggal dari Banyuwangi. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam forum diskusi terbuka bertajuk “Gus Bupati Menjawab” yang disiarkan melalui kanal YouTube Wadul Guse, Minggu 26 April 2026 malam.
Fawait mengulas sejumlah indikator yang kerap menjadi bahan perbandingan publik. Diskusi ini juga menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari praktisi dan pengamat ekonomi hingga perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, Fawait menegaskan bahwa Jember tidak dalam posisi tertinggal. Ia menyebut masih banyak capaian daerah yang belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Kendati demikian, pemerintah daerah, lanjutnya, tetap membuka ruang kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan.
Salah satu indikator yang dibahas adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam diskusi, IPM Jember pada 2025 mencapai 71,57 atau meningkat 0,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski masih berada di bawah Banyuwangi yang berada di kisaran 75,17, Fawait menekankan adanya tren peningkatan yang konsisten, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Di bidang ekonomi, Pemerintah Kabupaten Jember disebut terus mendorong pertumbuhan melalui sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Upaya tersebut juga diiringi dengan berbagai program penciptaan lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran. Sejumlah pengamat yang hadir dalam diskusi menilai Jember memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan di Jawa Timur yang perlu dioptimalkan.
Fawait juga menyebut, indikator kemajuan daerah tidak cukup dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, namun juga peningkatan pendapatan masyarakat.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah memaparkan sejumlah program pembangunan, mulai dari perbaikan jalan, penguatan jaringan irigasi, hingga peningkatan fasilitas publik. Fawait menegaskan komitmen untuk mempercepat realisasi proyek strategis guna memperkuat konektivitas antar wilayah.
Isu tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Menanggapi berbagai kritik, Fawait menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembenahan guna meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD.
<<<< Ulil
(106 views)