Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur kembali menggelar sosialisasi tentang syarat mengurus Perseroan Perorangan atau PT Perorangan. Upaya ini dilakukan agar usaha mikro dan kecil bisa memperoleh badan hukum untuk meningkatkan kelas usahanya.

Pranata Komputer Kanwil Kemenkumham Jatim, Lorisia Hardika, mengatakan Perseroan Perorangan dilaunching tahun 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM RI di Bali, pada Oktober 2021.

Sejak dilaunching, hingga saat ini jumlah pengusaha mikro dan kecil di Jawa Timur yang sudah mengurus PT Perorangan mencapai 23.810. Dari jumlah tersebut, di Jember sendiri sudah mencapai 1.051 unit usaha yang mengantongi PT Perorangan.

Dia mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha mikro atau kecil agar bisa memperoleh badan hukum tersebut. Sesuai amanah UU Cipta Kerja tahun 2021, aturan peralihan di PP No 8 Tahun 2021, terkait modal dasar perseroan, maksimal modal dasar yang dimiliki yakni Rp5 miliar ke bawah. Jika asetnya sudah di atas Rp5 miliar, maka harus diupgrade menjadi PT yang biasa.

Dia mengatakan sesuai aturan, tidak ada batas minimal untuk mengurus badan hukum tersebut. Dalam aturan hanya diatur batas maksimal jenis usaha mikro dan kecil. Warga yang mengurus secara mandiri bisa cukup mendaftar via online di situs resminya ptp.ahu.go.id.

Warga yang memiliki usaha mandiri hanya cukup melampirkan KTP, NPWP, nomor HP, dan alamat email yang valid. Selanjutnya, hanya dibebankan biaya administrasi sebesar Rp50 ribu, tanpa akta notaris. Bila sudah, para pelaku usaha bahkan sudah bisa berstatus sebagai CEO dan melakukan usaha seperti impor dan ekspor.

Ulil

(731 views)