RAPAT DENGAN KEMENTERIAN ATR-BPN, JEMBER SEGERA MILIKI PERDA RTRW BARU

Suasana rapat koordinasi lintas sektor

Menyusul Rakor lintas sektor dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN di Jakarta kemarin, Pemkab Jember akan segera memiliki Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) baru. Perda ini akan berlaku selama 20 tahun ke depan, 2024-2044.

Menurut Bupati Jember, Hendy Siswanto, rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung pada Kamis kemarin, 11 Juli 2024, menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses penetapan Perda RTRW Kabupaten Jember.

Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selanjutnya, hasil rapat tersebut menjadi dasar diterbitkannya persetujuan substansi dari Menteri ATR/BPN.

Hendy menjelaskan, bahwa tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Jember tahun 2024-2044, yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian, pariwisata, perikanan, serta usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Sementara Ketua Pansus RTRW, Tabroni, mengatakan, setelah penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri ATR/BPN turun, maka selanjutnya dilakukan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD dalam rapat-rapat Pansus.

Menurut Ketua Pansus 4, yang juga Ketua Komisi A DPRD Jember ini, pembahasan lintas sektor ini untuk mengintegrasikan program dan kegiatan sektor, baik dalam kegiatan strategis nasional, batas daerah, pemetaan daerah pantai, dan kawasan hutan.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian ATR/BPN mengundang Pemprov, jajaran Pemkab, DPRD Jember, Bupati dan OPD terkait.

Menurutnya dalam waktu 20 hari ke depan, akan mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya ada sejumlah potensi pengembangan yang akan dibahas yaitu adanya rencana jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Lumajang menuju Kabupaten Jember. Kemudian menghubungkan Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Jember, dan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu terdapat pelebaran dan pembangunan jalan nasional, rencana pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan perikanan, pengembangan jalur kereta api, bandara pengumpan, terminal serta pusat kegiatan wilayah melalui pengembangan sistem permukiman.

<<< Hafit

(833 views)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.