Anggota Komisi B DPRD Jember, Nyoman Aribowo, mensinyalir dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi, sudah terjadi sejak di tingkat kios. Sebab, tidak semua jatah pupuk pupuk bersubsidi disalurkan ke anggota kelompoknya.
Pernyataan tersebut, merespon keluhan petani Kecamatan Ledokombo, yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Rabu 20 Desember 2023 kemarin. Jika mendapatkan pupuk, menurutnya, petani harus membeli dengan nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurut Nyoman, syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, salah satunya terdaftar RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Karena itu, mereka yang tidak terdaftar dalam RDKK, bakal kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ditambah, masih ada kios yang tidak menyalurkan semua pupuknya ke anggotanya. Namun dia tidak menyebutkan oknum kios tersebut.
Sementara itu, salah satu distributor Pupuk Petro, Lutfi Yazid Athoillah, menjelaskan pernyataan kesanggupan Komisi B itu, menanggapi keluhan petani di Kecamatan Ledokombo, yang merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Hal ini terjadi karena kelompok taninya tidak aktif. Sehingga tidak bisa menyalahkan distributor dan kios. Menurutnya petani, yang tidak masuk e-RDKK, terjadi karena mengabaikan saat diminta KTP dan SPPT.
Diketahui selama 3 tahun sejak 2021, Pemkab Jember mencatat jumlah kuota pupuk subsidi yang diterima semakin meningkat. Namun petani masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi hingga tingginya harga jual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah.
Kabid Sarpras Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember, Sri Agiyanti, mengatakan, pada tahun 2021, Jember mendapatkan jatah pupuk urea sebanyak 53.136 ton, tahun 2022 mendapatkan alokasi sebesar 59.856 ton atau 81,3 persen dan tahun 2023 mendapatkan jatah 68.333 ton.
<<<<hafit

