Naskah rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember tahun 2022, yang disampaikan DPRD setebal 130 halaman, penuh dengan kritik dan masukan terhadap kinerja Pemkab Jember yang harus diperbaiki.
Sidang paripurna tersebut berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB dan baru selesai dibaca oleh 8 anggota dewan sekitar pukul 01.30 WIB, memasuki waktu sahur di bulan Ramadan, Minggu 16 April 2023.
Salah satu kegagalan yang disampaikan DPRD, yakni tidak adanya realisasi program unggulan 1.000 kampung ikan dalam LKPJ, padahal sering disampaikan bupati sejak 2021 hingga 2022.
Pemkab juga sudah 2 tahun menganggarkan program tersebut dalam APBD, yang sudah disetujui DPRD sejak 2021 dan 2022, namun gagal dilaksanakan.
Selain itu, Pemkab Jember berencana membangun pabrik pupuk organik, dengan anggaran sebesar 4 miliar rupiah dari pos anggaran APBD Jember 2022. Namun gagal dilaksanakan dan dialokasikan meningkat menjadi 5 miliar rupiah untuk anggaran 2023. Selanjutnya adalah kegagalan di sektor kerjasama pesawat rute Jember-Surabaya dan branding pariwisata.
Menanggapi hal tersebut, Hendy menyebut akan menjadikan kritik tersebut sebagai kaca untuk menempa diri lebih keras. (Ulil)