Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pasangan yang menikah siri tetap bisa mendapatkan Kartu Keluarga atau KK, sehingga jika kemudian ada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut, Anaknya juga bisa mendapatkan Akta Kelahiran.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember Isnaini DWi Sushanti menjelaskan, diberlakukannya aturan tersebut bukan bermaksud mendukung pernikahan siri, karena memang bukan kewenangan dispenduk. Hal ini dilakukan hanya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak dan istri siri.

Pasangan nikah siri jika tinggal satu rumah, maka suami siri yang jadi kepala keluarga, meski akan tertulis dalam KK statusnya sebagai suami dan istri siri. Namun jika pasangan tersebut tidak tiggal serumah, maka dalam KK hanya ada istri dan anak, dimana istri siri yang akan menjadi kepala keluarganya.

Dengan demikian lanjut Shanti, anak dari pernikahan siri tersebut bisa mendapatkan akte kelahiran dengan menyebutkan identitas kedua orang tuanya, tetapi akan dicantumkan dengan status perkawinan belum tercatat. Syarat untuk mendapatkan dokumen adminduk tersebut pasangan pernikahan siri harus menghadirkan bukti, saksi dan mengisi surat pertanggungjawaban mutlak.

(723 views)