Surat keputusan bupati tentang pembebastugasan para pejabat pemkab Jember tidak Sah, karena dalam surat tersebut tidak mencantumkan tanggal penetapan. Demikian disampaikan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM pemkab Jember Ruslan Abdulgani Senin pagi.

Ruslan mengaku beberapa waktu lalu sejumlah pejabat termasuk dirinya, menerima surat pembebastugasan dari bupati, kemudian akan diperiksa atas dugaan pelanggaran. Namun anehnya dalam surat tersebut tidak ada tanggal penetapan, padahal nomor surat sudah tercantum.

Ruslan merasa baru kali ini mendapat surat keputusan, namun tidak mencantumkan kapan keputusan tersebut ditetapkan. Ruslan menilai surat tersebut cacat hukum, sehingga dirinya mengabaikannya dan tetap bekerja sebagai kepala BKPSDM seperti biasa.

Lebih jauh Ruslan menjelaskan, ditambah lagi dengan adanya surat gubernur yang menyatakan SK bupati tidak prosedural, semakin menguatkan alasan dirinya untuk tidak melaksanakan SK bupati tersebut. Karena itu Ruslan akan melaporkan hal ini kepada pemprov dan mengajukan gugatan PTUN atas pencopotan dirinya.

 

(1.573 views)