Kepala Daerah yang sudah kehilangan etika birokrasi, statemenship dan kenegarawanan, berpotensi melakukan tidak pidana korupsi. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ketika menjadi narasumber dalam Pelatihan Jurnalis Bank Indonesia di Jakarta.

Perpecahan antara orang nomor satu dan nomor dua di daerah banyak terjadi di beberapa daerah. Bahkan dirinya pernah menghadiri Musrenbang di salah satu kota di Jawa Tengah, yang memberikan paparan justru Sekda meski disitu ada Wakil Walikota.

Saat itu dirinya langsung minta Wakil Walikota yang paparan. Namun Wakil Walikota menolak, karena merasa dirinya tidak mendapat mandat tersebut dari Walikota. Karena itu Ganjar kemudian menolak dilakukannya paparan dari Pemerintah Kota tersebut.

Ganjar mengakui ada sejumlah Kepada Daerah yang tidak bisa diajak bekerjasama dan terkesan Ndableg. Kepala Daerah semacam ini sudah kehilangan etika birokrasi, statemenship dan kenegarawanan, karena yang ada di otaknya hanya nyolong dan merampok uang rakyat. Terbukti beberapa waktu lalu Walikota tersebut terjaring OTT KPK. Ganjar mempersilahkan audiens membuktikan tesisnya tersebut.

Saat ini menurut Ganjar, dirinya tidak mau ambil pusing, jika ada Kepala Daerah yang tidak mau membahas pembangunan bersama-sama. Namun sebagai punishment, dirinya juga tidak akan mau memberikan bantuan keuangan dari APBD Propinsi, untuk daerah tersebut.

(1.031 views)