Karena belum ada kejelasan tentang SK Penetapan Bupati seperti yang diinginkan, ratusan perwakilan GTT-PTT dari seluruh Kecamatan, Rabu siang mengeluhkan nasib mereka ke DPRD Jember. DPRD berjanji akan all out memperjuangkan aspirasi GTT-PTT, agar di dengar oleh Bupati.

Koordinator GTT Kabupaten Jember Tupadi menyampaikan, guru honorer merupakan bagian yang sangat penting untuk menunjang dunia pendidikan di Jember. Namun sayangnya perhatian dari Pemerintah Daerah sama sekali tidak sebanding,, bahkan honor yang diterima oleh GTT-PTT pun rata-rata sebesar 300 Ribu Rupiah perbulan.

Ditambah lagi dengan terbitnya Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Juklak Juknis Dana BOS, GTT-PTT terancam tidak akan bisa menerima honor. Sebab dalam Permendikbud tersebut menyebutkan, harus ada SK Penetapan dari Bupati untuk mencairkan honor GTT-PTT yang bersumber dari Dana BOS.

Atas kondisi tersebut sedikitnya 4 Ribu GTT-PTT melakukan aksi mogok kerja selama dua hari. Dengan berbagai pertimbangan, untuk sementara aksi mogok tidak dilanjutkan di hari ketiga, namun mereka mencoba melakukan jalur audiensi dengan DPRD.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi bersama Anggota Komisi D DPRD Jember, berjanji akan memperjuangkan agar GTT-PTT segera mendapatkan hak-haknya,. Bahkan Ayub bersama seluruh Anggota Dewan, akan memperjuangkan agar GTT-PTT bisa mendapatkan tambahan honor yang bersumber dari APBD, selain honor dari Dana BOS.

Dari sisi kemampuan anggaran lanjut Ayub, sebenarnya Pemkab Jember mampu. Sebab untuk memberikan honor tambahan minimal 500 Ribu per orang perbulan kepada GTT, hanya dibutuhkan anggaran sekitar 24 Milyar Rupiah. Padahal APBD Jember total mencapai 3 Trilyun Rupiah lebih.

(934 views)