Fraksi Pratai Gerindra DPRD Jember pertanyakan legalitas sejumlah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan selama ini. Sebab berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan baru sah menjabat di Jember per tanggal 1 Oktober kemarin.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Alfian Andri Wijaya, dalam Paripurna Penetapan PERDA P-APBD 2017 Jumat siang. Menurut Alfian, dalam kenyataannya Kepala Dinas Kesehatan Jember menjabat sejak dilantik oleh Bupati Jember sejak bulan April lalu.

Bahkan sejak saat itu surat menyurat dan sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan. Sementara berdasarkan SK Gubernur beberapa hari lalu, ternyata Kepala Dinas Kesehatan baru disetujui kepindahannya oleh Gubernur dari Pemkab Probolinggo ke Jember sejak tanggal 1 Oktober 2017.

Diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Jember saat pembahasan KUPA PPAS P-APBD beberapa waktu lalu, sempat mempertanyakan legalitas Kepala Dinas Kesehatan Siti Nurul Qomariyah. Dalam dalam penjelasan Tim Anggaran Pemkab saat itu, Nurul Qomariyah masih berstatus sebagai Pegawai Pemkab Probolinggo.

Dengan demikian gaji pengawainya juga masih bersumber dari APBD Pemkab Probolinggo. Namun karena sudah menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Jember terhitung sejak April lalu, maka gaji struktural dan honor jabatannya sudah bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

 

(1.079 views)