Tim Ahli DPRD Jember sarankan DPRD langsung mengundang Bupati Jember, untuk meminta klarifikasi terkait polemik adminduk di Kabupaten Jember. Sebab jika hanya meminta penjelasan Kepala OPD, persoalan ini tidak akan segera selesai.

Salah satu Anggota Tim Ahli DPRD Jember Jayus menjelaskan, persoalan carut-marut adminduk saat ini sudah menjadi isu publik. Apalagi setelah muncul kabar bahwa ada adminduk yang dikantongi masyarakat, disinyalir tidak sah dan harus ditarik.

Belum lagi terjadinya pelecehan parlement oleh sejumlah Kepala OPD, yang hingga 3 kali tidak hadir memenuhi panggilan Dewan. Jayus menyarankan DPRD langsung saja meminta klarifikasi kepada Bupati terkait persoalan ini. Bahkan Jayus akan selalu siap hadir untuk mendengar langsung penjelasan dari Bupati.

Hal senada diungkapkan Anggota Tim Ahli DPRD Jember Mohammaad Toha. Menurut Toha, persoalan adminduk berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Bahkan toha berpendapat, kebijakan Bupati melakukan mutasi Kepala Dispenduk Capil tanpa melalui prosedur yang benar, harusnya memiliki konsekuensi hukum.

Sementara Bupati Jember Faida saat dikonfirmasi sebelumnya menjelaskan, tidak hadirnya sejumlah Kepala OPD memenuhi panggilan DPRD, karena seluruh pejabat Pemkab Jember diperintahkan fokus mempersiapkan P-APBD 2017 dan APBD 2018.

Faida menilai undangan Dewan kepada sejumlah Kepala OPD saat ini tidak tepat. Apalagi tidak ada persoalan adminduk di Jember, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat.

(777 views)