Tidak terdeteksinya warga Jember yang mengalami gizi buruk, merupakan dampak kurangnya koordinasi yang baik, antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Hal ini terungkap dalam hearing Komisi D DPRD Jember Rabu siang.

Kepala Dinas Kesehatan Jember Siti Nurul Qomariyah menjelaskan, balita penderita gizi buruk dibagi menjadi dua kategori. Dari total hampir 7800 balita penderita gizi buruk, hanya 1750 balita yang masuk kategori Bawah Garis Merah atau BGM, yang menjadi fokus perhatian Pemerintah.

Sedangkan dari 1750 balita, hanya 342 balita yang masuk kategori kritis atau yang biasa disebut gizi buruk. Artinya hanya ada 2,3 persen dari penduduk Jember yang mengalami gizi buruk, akibat kurangnya asupan makanan bergizi. Sehingga untuk mengatasinya, balita penderita gizi buruk akan menjalani terapi selama 3 bulan, dengan diberikan asupan makanan bergizi untuk pemulihan.

Sementara Kepala Bidang Limjamsos Dinas Sosial Jember Setimbang dalam forum tersebut mengatakan, sejauh ini pihaknya belum memiliki data terkait balita penderita gizi buruk di Kabupaten Jember. Sebab dari 275 orang Pendamping Progam Keluarga Harapan atau PKH yang tersebar di Jember, belum ada laporan adanya kasus gizi buruk di Desa-Desa.

Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nurhasan, mengaku tak habis pikir dari 275 Pendamping PKH yang tersebar di seluruh Desa, tidak menemukan satupun kasus balita gizi buruk. Sementara Pemerintah Pusat sudah bisa melansir data balita gizi buruk di Kabupaten Jember.

Padahal lanjut Nurhasan, balita penderita gizi buruk yang berasal dari keluarga miskin, semestinya mendapat bantuan dari Progam Keluarga Harapan. Jika terus seperti ini, Nur Hasan khawatir jumlah balita penderita gizi buruk di Jember, dari tahun ke tahun akan semakin bertambah.

(1.086 views)