Fraksi Gerindra DPRD Jember menilai laporan pertanggungjawaban penggunaan atau LPP APBD 2016 yang disampaikan bupati, sama sekali tidak menjawab banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan, tentang ketidakpatuhan pengelolaan keuangan Pemkab Jember terhadap undang-undang.

juru bicara Fraksi Gerindra Alfian Andri Wijaya dalam pandangan umum yang dibacakan Rabu siang menyebutkan, LPP APBD 2016 yang disampaikan bupati bersifat normatif berisi angka-angka, tanpa memperhatikan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

padahal sangat jelas BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, pelanggaran sejumlah belanja modal, serta kelebihan pembayaran pada 15 paket pekerjaan Dinas PU Bina Marga dan SDA serta satu paket pekerjaan Dinas PU Cipta Karya.

Sementara bupati Jember Faida ketika dikonfirmasi usai paripurna, belum bersedia memberikan penjelasan. Faida berjanji akan menjawab pertanyaan seluruh fraksi secara lengkap dalam sidang paripurna berikutnya, yang dijadwalkan hari Jumat mendatang.

(897 views)