Pemkab Jember diminta untuk segera merumuskan sistem migrasi secara menyeluruh, bagi penduduk yang akan menjadi tenaga kerja di luar negeri.
Direktur Migran Aid Indonesia Mohammad Kholili menilai, selama ini Kabupaten Jember belum memiliki sistem migrasi yang cukup komprehensif. Padahal jumlah TKI asal Jember, di wilayah tapal kuda menduduki peringkat kedua setelah Banyuwangi.
Sistem migrasi itu kata Kholili, meliputi beberapa aspek. Diantaranya sistem pendataan, penempatan, dan pengawasan. Jika itu dilakukan oleh pemerintah, maka pengawasan terhadap TKI akan jauh lebih maksimal.
Jika itu terjadi, Kholili yakin sejumlah persoalan yang kerap kali menimpa TKI, akan bisa diselesaikan dalam jangka waktu lebih cepat.
Untuk itulah Kholili berharap, agar dalam RPJMD 2016- 2021 yang saat ini sedang dibahas bersama DPRD Jember, harus dicantumkan program keberpihakan Pemkab terhadap buruh migran.