Dinilai tidak prosedural, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat bupati jember mza djalal, terancam tidak akan disahkan dprd. Demikian Disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Miftahul Ulum.

Menurut Ulum, seharusnya sebelum diajukan ke dprd jember, draf RPJP terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pemerintah propinsi. namun ketika pansus melakukan klarifikasi kepada Pemprov Jatim, ternyata RPJP jember belum pernah di konsultasikan ke propinsi.

Idealnya lanjut Ulum, RPJP kabupaten harus sinergi dengan RPJP propinsi. karena itulah RPJP yang disusun oleh pemerintah kabupaten, harus dikonsultasikan kepada pemprov terlebih dahulu, sebelum di bahas di dprd. atas kondisi ini lanjut ulum, pansus menolak membahas RPJP yang diajukan bupati.

Hal senada diungkapkan Ketua Dprd Jember Saptono Yusuf. Menurut Saptono, draf raperda rtrw yang diajukan bupati juga diluar harapan legislatif. apalagi draf raperda yang diajukan ke dewan oleh bupati ternyata isinya berbeda jauh dengan draf raperda rtrw yang dikonsultasikan ke pemprov.

Sebenarnya tidak menjadi persoalan ketika ada perubahan dalam draf raperda, sepanjang perubahan yang terjadi tidak terlalu krusial. namun yang terjadi saat ini, antara draf raperda yang diajukan ke dewan dengan draf raperda yang dikonsultasikan, sangat jauh berbeda. ada persoalan prinsip yang berupah.

(1.325 views)